banner 728x250

Oknum ASN Bapenda Bone Diduga Gelapkan Dana Pajak PBB

Bone, Globalterkini.com – Tunggakan Pajak Bumi Bagunan (PBB) Kelurahan Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, disebut lebih kurang 100 juta rupiah. Kondisi yang sama juga terjadi di tiga kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat. Itu sebab pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone mengutus Kepala Bidang PBB bagian Pendataan, Muhksin Rasyid, S.Sos dan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penagihan Piutang PBB, Amri. Namun, salah satu staf  bernama Pangerang juga ikut serta dalam pembicaraan penyelesesain piutang saat itu. Kata Kepala Bidang PBB Bagian Pendataan, Muhklis Rasyid, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya.

Dari situ kejadian dugaan penggelapan dana PBB kelurahan Jeppe’e berawal. Pasca kunjungan Kepala Bidang dan Kasubid Bapenda Bone, diduga oknum bernama Pangerang, memampaatka situasi untuk melakukan penagihan diluar prosedur yang benar. Ironisnya, setiap nilai tagihan yang berhasil diambil, tidak pernah dilaporkan atau diserahkan kepada atasannya dan disinyalir digunakan secara pribadi. Jumlahnya pun mencapai hingga 75 juta rupiah, hanya dalam rentang waktu dua bulan (Pebruari – April 2020). Hal itu dikatakan oleh Lurah Jeppe’e, H. Andi Sahabuddin, S.Sos saat menyambangi kantor redaksi globalterkini. Jumat, 12 Juni 2020.

Menurut Sahabuddin, uang sejumlah 75 juta rupiah tersebut diserahkan beberapa kali secara berturut – turut dalam tempo dua bulan, yakni bulan Pebruari hingga April. “uang itu diserahkan di kantor lurah dua kali, di warkop dua kali, sekali di BCA dan dua kali dirumah. Paling sedikit saya serahkan 7,5 juta dan paling banyak 25 juta rupiah. Selebihnya saya serahkan ada 10 juta dan 15 juta”. Jelas Sahabuddin

Sayangnya, lanjut Sahabuddin, “saat dipertemukan di Inspektorat kemarin, Pangerang mengelak pernah penerima uang tersebut. Saya benar – benar kaget dan merasa sangat kecewa oleh sikap Pangerang yang tidak kooperatif dengan tindakan yang dia lakukan. Tapi tidak apa, karena saya memiliki kuitansi dan saksi  saksi sebagai bukti kuat jika uang itu sudah saya serahkan. Saya berharap agar Pangerang mengakui dan mengembalikan uang tersebut, jika masih ada i’tikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, saya terpaksa menempuh jalur hukum” tegas Sahabuddin.

Terpisah, Kepala bidang PBB Bagian Pendataan, Muhksin Rasyid, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut, mengatakan.  “apa yang yang dilakukan oleh Pangerang maupun Andi Sahabuddin selaku lurah Jeppe’e, diluar sepengetahuan saya. Sebab Pangerang tidak pernah melaporkan ke saya soal adanya dana yang sudah diterima. Begitu pula dengan lurah Jeppe’e, tidak mernah menghubungi saya jika sudah ada uang yang diserahkan. Itu berarti keduanya melakukan kelalaian yang sangat fatal dan perbuatannya merugikan keuangan Negara” tukas Muhksin.

Terkait masalah ini yang rencananya akan digulirkan ke rana hukum, Muhksin menghimbau atas nama institusi Bapenda Bone, agar keduanya menahan diri dan segera mencari penyelesaian terbaik. Soal pak lurah hendak melapor kepihak berwajib, itu adalah haknya, saya tidak bisa melarang. Cuma kalau bisa diselesaikan secara baik – baik, kenapa tidak dilakukan agar kedua belah pihak tidak tidak dirundung masalah yang lebih rumit lagi. Pungkas Muhksin Rasyid.

Asri Romansa