Kolaka Utara, Global Terkini – Selama masa pandemic Covid 2019, pembangunan pisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) program Dana Desa (DD) di perdesaan nyaris lumpuh. Sebagian besar anggaran tersebut, terserap pada sector sosial dan kesehatan. Seperti pemberian dana ke masyarakat yang terdampak Covid, pengadaan masker, hand sanitaizer, baju APD, spanduk dan lain sebagainya.
Tiga tahun telah berlalu, paranoid akan pandemic Covid 19 mulai berangsur – angsur pulih. Pemerintah pusat mengurangi porsi anggaran bantuan langsung tunai (BLT) hingga 10 persen dengan maksimal 25 persen dari Dana Desa. Setidaknya, kondisi ini membuat para kepala desa sedikit bisa bernapas lega. Program pembangunan desa yang sekian lama terpending, sudah dapat dimulai tahun ini.
Terkait ini, kepala Desa Mataiwoi, kecamatan Ngapa, kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang ditemui dikediamannya, Sabtu 27 Mei 2023 mengatakan “pembangunan pisik tahun ini mulai kita laksanakan. Salah satunya yang dikeluhkan para petani dan sudah sangat mendesak adalah jalan produksi tani. Sepanjang 940 meter jalan tani yang ada di dusun tiga mulai dikerjakan. Selain itu, ada juga drainase kami bangun sepanjang 260 meter, terletak di dusun dua dan dusun tiga. Ini juga sangat penting karena kedua dusun tersebut terampak banjir saat musim hujan.” Ujar Muhsin
Muhsin menjelaskan, selain membangun jalan produksi tani dan drainase, pembangunan dekker di dusun dua sudah dalam tahap perampungan. Intinya, program ketahanan pangan yang ada di dana desa, kita fokuskan pada pembangunan pisik agar akses transportasi pengangkutan hasil pertanian dapat berjalan lancer. Demikian pula dengan drainase sebagai sistim pengendali sirkulasi air, menjadi hal yang penting untuk dibenahi. Katanya menambahkan.
Sementara untuk program bantuan langsung tunai, Muhsin mengatakan hanya menggunakan presentase minimalnya. Dari 112 orang penerima tahun lalu, kini tersisa sekira 25 orang saja. Ini diterapkan setelah dilakukan pendataan terhadap warga penerima dengan menggunakan indikator layak atau tidak, berdasarkan analisa perkembangan ekonomi perkafita warga. Tutup Muhsin.
